PeraturanPemerintahan No.24/tahun 1997npasal 45 ayat (1.c) menentukan, bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan. Demikian catatan dari putusan Mahkamah Agung diatas. Sumber :MAJALAH HUKUM VARIA PERADILAN NO.213. TAHUN. XVIII. JUNI. 2003. I Objek Gugatan: Setifikat Hak Milik (SHM) No. 182/Blitar Surat Ukur Nomor 70/2003, luas 4000 M2 a.n ABDUL SYUKUR (Pasal 1 ayat 9 UU PTUN) II. Tenggang Waktu Gugatan : - Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 11 Juli 2003. - Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada 12 Mei 2022. Sengketatentang sertifikat hak atas tanah seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi jika batas waktu pasal 55 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni 90 hari sudah lewat, apakah dapat diajukan ke Pengadilan Negeri? apakah perbedaannya penanganan mengenai perkara tentang sertifikat hak atas tana Suratgugatan ini dilengkapi dengan identitas baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat secara jelas dan lengkap serta ada hubungan hukum dengan permasalahan atau peristiwa yang merupakan alasan-alasan dari pada tuntutan tersebut. Pasal1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ("Permen Agraria/BPN 9/1999") mendefinisikan pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tana ANALISISPUTUSAN NOMOR 58/G/2018/PTUN-PLG TENTANG GUGATAN SERTIFIKAT HAK MILIK CHINDY DINDA LESTARI. objek sengketa tersebut diatas telah melanggar asas pemerintahan yang baik, sehingga atas ke 2 (dua) objek sengketa tersebut sudah berdasarkan hukum untuk dinyatakan batal/ atau tidak sah dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut dan DirektoriPutusan Putusan PTUN SERANG Nomor 10/G/2020/PTUN.SRG Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2021 Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 211/B/2020/PT.TUN.JKT /BPN.36/II/2018Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor1450/Cimone Atas Nama PT. /BPN.36/II/2018 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor : 1450/Cimone Atas Nama PT. Bahwademi menjaga hak - hak Penggugat dan demi Kepastian hukum maka patutlah kiranya MAJELIS Hakim yang terhormat melakukan Penundaan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 25 / Desa Manonjaya, Kecamatan Dengklok, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atas nama REDY tersebut agar tidak dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. MemerintahkanTergugat untuk mencabut "Surat Keputusan" Nomor 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013 4. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya perkara. diJalan Raya Ir. H.Juanda No.89, Semambung, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61254 Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, a. FEBRITA AYU RIMAWAN, SH., MH., b. DESSY ARUM SARI, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum FEBRITA AYU & ASSOCIATES di Jalan Kawi Nomor CaraMengurus SPPT PBB 2022 di Indonesia Pengertian Surat Gugatan Tanah dan Tujuannya Setiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan melalui pengadilan oleh yang berkepentingan. Marikita hubungkan antara peralihan hak melalui jual beli dengan sertifikat tanah sebagai objek sengketa di PTUN. Sertifikat tanah diterbitkan oleh BPN atas dasar AJB dari PPAT. Apabila diajukan gugatan ke PTUN, maka baik langsung maupun tidak langsung akan bersentuhan dengan AJB PPAT tersebut. Abstract Dalam Penerbitan Sertifikat diperlukan suatu proses yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan dan surat-surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertifikat tersebut. SuratKeputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah : Sertifikat Hak Milik Nomor: M.886/Bj. Tahun 2008 tanggal 21 September 2008, luas 1.930 M2 atas nama WINDAWATI. Tentangduduk perkara : 1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Hiri Nomor 18 Kelurahan Karangtempel Semarang dengan sertifikat HM No. 1383/1979 untuk tanah seluas 335m2 yang Penggugat miliki berdasarkan pembelian dari Koesmanto dihadapan Ny. KvBwKQF.

contoh surat gugatan ptun tentang sertifikat hak milik